FILSAFAT ILMU EKONOMI DAN MANAJEMEN UMKM : PERAN ECO-INDUSTRIAL PARK (EIP) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK MEWUJUDKAN GREEN INDUSTRY YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sumitro Sumitro

Abstract


Free trade agreement of ASEAN Economic Community (AEC) immediately will be
implemented in the region. The four pillars of the AEC concept is a reference in the enforcement
process. All member-states have made preparations including Indonesia. Small and Medium-sized
Enterprises also make preparations. The preparation of the Indonesian government in the deal and
how the measures taken to protect Small and Medium-sized Enterprises is a discussion in the review of
this article. Policies made by the government, including the measures taken for businesses Small and
Medium-sized Enterprises, still found some difficulties in implementation. Because entirely not going
well then the nomination acceleration trade policies comprehensively needs to be activated immediately
so that the various policy papers that the government made will be able to work together with
entreperenurs. This study also found unrediness of national products, especially Small and Mediumsized Enterprises in competing due to human resources, inadequate infrastructure and the investment
climate


Full Text:

PDF

References


Ariawan. (2012). Perjanjian Perdagangan Bebas

Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi

Mengenai ASEAN-China Free Trade

Agreement (ACFTA) Yang Diikuti Oleh

Indonesia. Universitas Indonesia.

Asean Economic Community Blueprint. (2008).

Jakarta. Retrieved from www.asean.org

Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia Tahun 2015 (Periode 1

Januari S.D 31 Januari) Posisi Cetak Data

Tanggal 12 Februari 2015. (2015). Jakarta.

Retrieved from www.bnp2tki.go.id/

Festiani, S. (2015). Menperin: Industri Pengolahan

Nonmigas Tumbuh Signifikan. Antara.

Bandung. Retrieved from

http://www.republika.co.id/

Gultom, D. (2015). Pertemuan Ke-21 AEM

Retreat, ASEAN Targetkan Pertumbuhan

Ekonomi 5,1%. Kota Bahru, Kelantan,

Malaysia: Pusat Hubungan Masyarakat

Kemendag. Retrieved from

http://www.kemendag.go.id

Hartono. (2015). siaran pers Kemenperin

Tingkatkan Kerjasama Internasional di

Bidang Industri. Retrieved January 30, 2015,

from http://www.kemenperin.go.id/

ID/M-6. (2015, January). Daya Saing Manufaktur

RI Rendah, p. 13. Jakarta. Retrieved from

http://sp.beritasatu.com

Instruksi Presiden Republik Indonesia Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Tentang Tentang Fokus Program

Ekonomi Tahun 2008 - Fokus Program

Ekonomi Tahun 2008 – 2009, Pub. L. No. 5

Tahun 2008 (2008). Indonesia: Ministry of

State Secretariat of The Repbulic of

Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association

Of Southeast Asian Nations Tahun 2011,

Pub. L. No. 11 Tahun 2011 (2011). Jakarta,

Indonesia: Ministry of State Secretariat of

The Repbulic of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya

Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi

Masyarakat Ekonomi Association Of

Southeast Asian Nations (2014). Indonesia.

Retrieved from http://www.depkop.go.id/

iwan, bari, agus and mohar. (2015). Ditunda,

Aturan Pajak Baru Setelah OJK Dan Bankir

Ajukan Keberatan. Neraca, pp. 1–6. Jakarta.

Retrieved from www.neraca.co.id

Jumlah Laporan Masyarakat Terkait Dugaan

Persengkongkolan Tender Meningkat. (2013)

(p. 3). Jakarta. Retrieved from

www.kppu.go.id

Kemenperin Terus Dorong Industri Hijau. (2013,

May). Neraca, pp. 1–3. Jakarta. Retrieved

from http://www.neraca.co.id

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 571/KMK.03/2003 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000

Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak

Pertambahan Nilai (2003). Indonesia.

Retrieved from

http://www.kanwiljogja.pajak.go.id

Keputusan Presiden Republik Indoesia Nomor 77

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara,

Pub. L. No. 77 Tahun 1988 (1998).

Indonesia. Retrieved from

peraturan.bkpm.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan

Penanaman Modal Dalam Rangka

Penanaman Modal Asing Dan Penanaman

Modal Dalam Negeri Melalui Sistem

Pelayanan Satu Atap, Pub. L. No. 29 Tahun

(2004). Indonesia: Ministry of State

Secretariat of The Repbulic of Indonesia.

Retrieved from http://www.setneg.go.id/

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2014 Tentang Komite Nasional

Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi

Association of Southeast Asian Nations, Pub.

L. No. 37 Tahun 2014 (2014). Indonesia.

Retrieved from www.depkop.go.id

Laporan Kinerja Makro Ekonomi dan Sektor

Industri Triwulan II (Semester I) Tahun

(2014) (pp. 43–44). Retrieved from

www.kemenperin.go.id

Latifah, E. (2011). Liberalisasi Perdagangan Jasa

Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky

dan Implikasinya Bagi Indonesia. Jurnal

Hukum, 18, 1–19. Retrieved from

http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal

Hukum/13_Emmy Latifah.pdf.

Ma’mun Sarma, F. R. D. and E. H. S. (2014).

Pengembangan Industri Kecil dan Rumah

Tangga Alas Kaki dalam Menuju

Keberlanjutan Usaha dan Menghadapi ChinaASEAN Free Trade Agreement. Journal

Manajemen Pengembangan Industri Kecil

Menengah, 9(1), 67–75. Retrieved from

http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/

Muradian, R., & Martinez-Alier, J. (2001). Trade

and the environment: from a

“Southernâ€perspective. Ecological

Economics, 36, 281–297.

doi:10.1016/S0921-8009(00)00229-9

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Tahun 2013. (2013). Jakarta.

Retrieved from www.bnp2tki.go.id/

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

/Pj/2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Per- 53/Pj/2009 Tentang Bentuk Formulir

Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat

Pemberitahuan Masa Pajak, Pub. L. No. Per-

/Pj/2015 (2015). Indonesia. Retrieved from

www.pajak.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014

tentang Perubahan atas atas peraturan

Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbel (2014). Indonesia. Retrieved

from www.kemendag.go.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi

Kerja Nasional, Pub. L. No. 5 Tahun 2012

(2012). Indonesia. Retrieved from

http://aswinsh.wordpress.com/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2004 Tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (2004). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan

Kerja Nasional, Pub. L. No. 31 Tahun 2006

(2006). Indonesia: Ministry of State

Secretariat of The Repbulic of Indonesia.

Retrieved from http://www.setneg.go.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 1996 Tentang Bea Masuk

Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan, Pub.

L. No. 34 Tahun 1996 (1996). Indonesia.

Retrieved from www.bpkp.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192

Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan

Keuangan Dan Pembangunan, Pub. L. No.

Tahun 2014 (2014). Indonesia: Sunday,

February 2015. Retrieved from

www.bpkp.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010

Tentang Komite Ekonomi Nasional, Pub. L.

No. 22 Tahun 2012 (2012). Indonesia.

Retrieved from http://www.setkab.go.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan

Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia 2011-2025, Pub. L. No. 32 Tahun

(2011). Indonesia. Retrieved from

www.bpkp.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal, Pub. L. No. 39 Tahun

(2014). Indonesia: Ministry of State

Secretariat of The Repbulic of Indonesia.

Retrieved from http://www.setneg.go.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia, Pub. L. No. 8 Tahun

(2012). Indonesia. Retrieved from

http://www.kopertis7.go.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98

Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha

Mikro Dan Kecil, Pub. L. No. 98 Tahun 2014

(2014). Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Perdana, R. (2015, February). Menkop Sebut RI

Belum Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN.

Liputan6.com. Medan. Retrieved from

http//bisnis.liputan6.com

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-

(2014) (p. 1). Jakarta. Retrieved from

www.bps.go.id

Poveda, C. A., & Young, R. (2014). Potential

benefits of developing and implementing

environmental and sustainability rating

systems : Making the case for the need of

diversification. INTERNATIONAL

JOURNAL OF SUSTAINABLE

ENVIRONMENT.

doi:10.1016/j.ijsbe.2014.12.003

Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan

Usaha Kecil Dan Menengah Republik

Indonesia Tahun 2012 - 2014, Pub. L. No.

/Per/M.KUKM/XI/2012 (2012). Jakarta,

Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 1143. Retrieved from

http://www.depkop.go.id/

Samsubar Saleh and Bambang Suprayitno. (2010).

ASEAN Economic Integration: Trade

Creation or Trade Diversion for Import of

Indonesia Manufactures? Economic Journal

of Emerging Markets, 2(1), 31–45.

Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness

Report The Global Competitiveness Report.

Geneva. Retrieved from

www.weforum.org/gcr.

Sektor Pertanian Indonesia Menghadapi MEA

(2015). Retrieved January 12, 2015,

from http://pphp.deptan.go.id

Sindo. (2015, February). Waduh, Mendag

Rachmat Gobel: Indonesia Belum Siap

Hadapi MEA. Pekanews. Jakarta. Retrieved

from http://www.pekanews.com/

Small and Medium Enterprises. (n.d.). Retrieved

January 3, 2015, from http://www.asean.org/

Sukarmi. (2010). Peran UU Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di

Era AFTA. Jurnal Persaingan Usaha Komisi

Pengawas Persiangan Usaha, 4, 1–11.

Retrieved from www.kppu.go.id

Syprianus Aristeus. (2014). Industry and Trade

Opportunity of Indonesia on ASEAN

Economic Community. Jurnal

EechtsVinding, 3(2), 145–162.

Tedjasuksmana, B. (2014). Potret UMKM

Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015. In D. T. Lindrawati (Ed.),

Proceeding The 7th NCFB and Doctoral

Colloquium Towards a New Indonesia

Business Architecture: “Business And

Economic Transformation Towards AEC

†(pp. 189–202). Surabaya: Fakultas

Bisnis dan Pascasarjana Unika Widya

Mandala Surabaya. Retrieved from

http://www.pdii.lipi.go.id/

Thaher, N. (2014). Peluang Industri Kecil dan

Menengah di MEA. Inspirasi. Jakarta.

Retrieved from http://inspirasibangsa.com

Thalo, N. (2010, March). Pembatasan Bank Asing.

The Indonesian Institute, Center for Public

Policy Research (TII), IV(10), 6. Retrieved

from www.theindonesianinstitute.com

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,

Pub. L. No. 25 Tahun 2007. Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal

Asing, Pub. L. No. 1 Tahun 1967 (1967).

Indonesia. Retrieved from

www.gracialawfirm.com/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pub.

L. No. 13 Tahun 2003 (2003). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Tentang Kepabeanan, Pub. L. No. 17 Tahun

(2006). Indonesia: Ministry of State

Secretariat of The Repbulic of Indonesia.

Retrieved from http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Pub. L. No. 2 Tahun 2012 (2012). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pub.

L. No. 25 Tahun 1999 (1999). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pub. L.

No. 3 Tahun 2014 (2014). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Pub. L. No. 32 Tahun 2004 (2004).

Indonesia: Ministry of State Secretariat of

The Repbulic of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah, Pub. L. No. 33 Tahun 2004 (2004).

Indonesia: Ministry of State Secretariat of

The Repbulic of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah, Pub. L. No. 42 Tahun 2009 (2009).

Indonesia: Ministry of State Secretariat of

The Repbulic of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2012 Tentang Pengesahan

International Convention On The Protection

Of The Rights Of All Migrant Workers And

Members Of Their Families (Konvensi

Internasional Mengenai Perlindungan HakHak Seluruh Pekerja Migr, Pub. L. No. 6

Tahun 2012 (2012). Indonesia: Ministry of

State Secretariat of The Repbulic of

Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Zorpas, A. (2010). Bioresource Technology

Environmental management systems as

sustainable tools in the way of life for the

SMEs and VSMEs. Bioresource Technology,

(6), 1544–1557.

doi:10.1016/j.biortech.2009.10.022




DOI: https://doi.org/10.36987/informatika.v3i2.215

Hasil gambar untuk committee on publication ethics logo

Jurnal ini mengikuti pedoman dari Committee on Publication Ethics (COPE)dalam menghadapi semua aspek etika publikasi dan, khususnya, bagaimana menangani kasus penelitian dan kesalahan publikasi. Pernyataan ini menjelaskan etika perilaku semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan artikel di jurnal ini, termasuk Penulis, Pemimpin Redaksi, Dewan Redaksi, Mitra Bebestari, dan Penerbit (Akademi Kepolisian Republik Indonesia). INFORMATIKA berkomitmen untuk mengikuti praktik terbaik tentang masalah etika, kesalahan, dan pencabutan. Pencegahan malpraktek publikasi merupakan salah satu tanggung jawab penting dewan redaksi. Segala jenis perilaku tidak etis tidak dapat diterima, dan jurnal tidak mentolerir plagiarisme dalam bentuk apa pun.

 

INFORMATIKA
Journal URL: https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/informatika
Journal DOI: 10.36987/informatika
P-ISSN: 2303-2863
E-ISSN: 2615-1855

Alamat Redaksi :
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuhanbatu
Gedung Fakultas Sains dan Teknologi,
Jalan Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Sel., Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21418