FILSAFAT ILMU EKONOMI DAN MANAJEMEN UMKM : PERAN ECO-INDUSTRIAL PARK (EIP) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK MEWUJUDKAN GREEN INDUSTRY YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Abstract
implemented in the region. The four pillars of the AEC concept is a reference in the enforcement
process. All member-states have made preparations including Indonesia. Small and Medium-sized
Enterprises also make preparations. The preparation of the Indonesian government in the deal and
how the measures taken to protect Small and Medium-sized Enterprises is a discussion in the review of
this article. Policies made by the government, including the measures taken for businesses Small and
Medium-sized Enterprises, still found some difficulties in implementation. Because entirely not going
well then the nomination acceleration trade policies comprehensively needs to be activated immediately
so that the various policy papers that the government made will be able to work together with
entreperenurs. This study also found unrediness of national products, especially Small and Mediumsized Enterprises in competing due to human resources, inadequate infrastructure and the investment
climate
Full Text:
PDFReferences
Ariawan. (2012). Perjanjian Perdagangan Bebas
Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi
Mengenai ASEAN-China Free Trade
Agreement (ACFTA) Yang Diikuti Oleh
Indonesia. Universitas Indonesia.
Asean Economic Community Blueprint. (2008).
Jakarta. Retrieved from www.asean.org
Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Tahun 2015 (Periode 1
Januari S.D 31 Januari) Posisi Cetak Data
Tanggal 12 Februari 2015. (2015). Jakarta.
Retrieved from www.bnp2tki.go.id/
Festiani, S. (2015). Menperin: Industri Pengolahan
Nonmigas Tumbuh Signifikan. Antara.
Bandung. Retrieved from
http://www.republika.co.id/
Gultom, D. (2015). Pertemuan Ke-21 AEM
Retreat, ASEAN Targetkan Pertumbuhan
Ekonomi 5,1%. Kota Bahru, Kelantan,
Malaysia: Pusat Hubungan Masyarakat
Kemendag. Retrieved from
http://www.kemendag.go.id
Hartono. (2015). siaran pers Kemenperin
Tingkatkan Kerjasama Internasional di
Bidang Industri. Retrieved January 30, 2015,
from http://www.kemenperin.go.id/
ID/M-6. (2015, January). Daya Saing Manufaktur
RI Rendah, p. 13. Jakarta. Retrieved from
http://sp.beritasatu.com
Instruksi Presiden Republik Indonesia Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
Tentang Tentang Fokus Program
Ekonomi Tahun 2008 - Fokus Program
Ekonomi Tahun 2008 – 2009, Pub. L. No. 5
Tahun 2008 (2008). Indonesia: Ministry of
State Secretariat of The Repbulic of
Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen
Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association
Of Southeast Asian Nations Tahun 2011,
Pub. L. No. 11 Tahun 2011 (2011). Jakarta,
Indonesia: Ministry of State Secretariat of
The Repbulic of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya
Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Association Of
Southeast Asian Nations (2014). Indonesia.
Retrieved from http://www.depkop.go.id/
iwan, bari, agus and mohar. (2015). Ditunda,
Aturan Pajak Baru Setelah OJK Dan Bankir
Ajukan Keberatan. Neraca, pp. 1–6. Jakarta.
Retrieved from www.neraca.co.id
Jumlah Laporan Masyarakat Terkait Dugaan
Persengkongkolan Tender Meningkat. (2013)
(p. 3). Jakarta. Retrieved from
www.kppu.go.id
Kemenperin Terus Dorong Industri Hijau. (2013,
May). Neraca, pp. 1–3. Jakarta. Retrieved
from http://www.neraca.co.id
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 571/KMK.03/2003 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000
Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai (2003). Indonesia.
Retrieved from
http://www.kanwiljogja.pajak.go.id
Keputusan Presiden Republik Indoesia Nomor 77
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara,
Pub. L. No. 77 Tahun 1988 (1998).
Indonesia. Retrieved from
peraturan.bkpm.go.id
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing Dan Penanaman
Modal Dalam Negeri Melalui Sistem
Pelayanan Satu Atap, Pub. L. No. 29 Tahun
(2004). Indonesia: Ministry of State
Secretariat of The Repbulic of Indonesia.
Retrieved from http://www.setneg.go.id/
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2014 Tentang Komite Nasional
Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi
Association of Southeast Asian Nations, Pub.
L. No. 37 Tahun 2014 (2014). Indonesia.
Retrieved from www.depkop.go.id
Laporan Kinerja Makro Ekonomi dan Sektor
Industri Triwulan II (Semester I) Tahun
(2014) (pp. 43–44). Retrieved from
www.kemenperin.go.id
Latifah, E. (2011). Liberalisasi Perdagangan Jasa
Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky
dan Implikasinya Bagi Indonesia. Jurnal
Hukum, 18, 1–19. Retrieved from
http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal
Hukum/13_Emmy Latifah.pdf.
Ma’mun Sarma, F. R. D. and E. H. S. (2014).
Pengembangan Industri Kecil dan Rumah
Tangga Alas Kaki dalam Menuju
Keberlanjutan Usaha dan Menghadapi ChinaASEAN Free Trade Agreement. Journal
Manajemen Pengembangan Industri Kecil
Menengah, 9(1), 67–75. Retrieved from
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/
Muradian, R., & Martinez-Alier, J. (2001). Trade
and the environment: from a
“Southernâ€perspective. Ecological
Economics, 36, 281–297.
doi:10.1016/S0921-8009(00)00229-9
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Tahun 2013. (2013). Jakarta.
Retrieved from www.bnp2tki.go.id/
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
/Pj/2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Per- 53/Pj/2009 Tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat
Pemberitahuan Masa Pajak, Pub. L. No. Per-
/Pj/2015 (2015). Indonesia. Retrieved from
www.pajak.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
tentang Perubahan atas atas peraturan
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbel (2014). Indonesia. Retrieved
from www.kemendag.go.id
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi
Kerja Nasional, Pub. L. No. 5 Tahun 2012
(2012). Indonesia. Retrieved from
http://aswinsh.wordpress.com/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Tahun 2004 Tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (2004). Indonesia:
Ministry of State Secretariat of The Repbulic
of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional, Pub. L. No. 31 Tahun 2006
(2006). Indonesia: Ministry of State
Secretariat of The Repbulic of Indonesia.
Retrieved from http://www.setneg.go.id/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Tahun 1996 Tentang Bea Masuk
Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan, Pub.
L. No. 34 Tahun 1996 (1996). Indonesia.
Retrieved from www.bpkp.go.id
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192
Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan, Pub. L. No.
Tahun 2014 (2014). Indonesia: Sunday,
February 2015. Retrieved from
www.bpkp.go.id
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010
Tentang Komite Ekonomi Nasional, Pub. L.
No. 22 Tahun 2012 (2012). Indonesia.
Retrieved from http://www.setkab.go.id/
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan
Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025, Pub. L. No. 32 Tahun
(2011). Indonesia. Retrieved from
www.bpkp.go.id
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal, Pub. L. No. 39 Tahun
(2014). Indonesia: Ministry of State
Secretariat of The Repbulic of Indonesia.
Retrieved from http://www.setneg.go.id/
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia, Pub. L. No. 8 Tahun
(2012). Indonesia. Retrieved from
http://www.kopertis7.go.id/
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha
Mikro Dan Kecil, Pub. L. No. 98 Tahun 2014
(2014). Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Perdana, R. (2015, February). Menkop Sebut RI
Belum Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN.
Liputan6.com. Medan. Retrieved from
http//bisnis.liputan6.com
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-
(2014) (p. 1). Jakarta. Retrieved from
www.bps.go.id
Poveda, C. A., & Young, R. (2014). Potential
benefits of developing and implementing
environmental and sustainability rating
systems : Making the case for the need of
diversification. INTERNATIONAL
JOURNAL OF SUSTAINABLE
ENVIRONMENT.
doi:10.1016/j.ijsbe.2014.12.003
Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan
Usaha Kecil Dan Menengah Republik
Indonesia Tahun 2012 - 2014, Pub. L. No.
/Per/M.KUKM/XI/2012 (2012). Jakarta,
Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1143. Retrieved from
http://www.depkop.go.id/
Samsubar Saleh and Bambang Suprayitno. (2010).
ASEAN Economic Integration: Trade
Creation or Trade Diversion for Import of
Indonesia Manufactures? Economic Journal
of Emerging Markets, 2(1), 31–45.
Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness
Report The Global Competitiveness Report.
Geneva. Retrieved from
www.weforum.org/gcr.
Sektor Pertanian Indonesia Menghadapi MEA
(2015). Retrieved January 12, 2015,
from http://pphp.deptan.go.id
Sindo. (2015, February). Waduh, Mendag
Rachmat Gobel: Indonesia Belum Siap
Hadapi MEA. Pekanews. Jakarta. Retrieved
from http://www.pekanews.com/
Small and Medium Enterprises. (n.d.). Retrieved
January 3, 2015, from http://www.asean.org/
Sukarmi. (2010). Peran UU Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di
Era AFTA. Jurnal Persaingan Usaha Komisi
Pengawas Persiangan Usaha, 4, 1–11.
Retrieved from www.kppu.go.id
Syprianus Aristeus. (2014). Industry and Trade
Opportunity of Indonesia on ASEAN
Economic Community. Jurnal
EechtsVinding, 3(2), 145–162.
Tedjasuksmana, B. (2014). Potret UMKM
Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015. In D. T. Lindrawati (Ed.),
Proceeding The 7th NCFB and Doctoral
Colloquium Towards a New Indonesia
Business Architecture: “Business And
Economic Transformation Towards AEC
†(pp. 189–202). Surabaya: Fakultas
Bisnis dan Pascasarjana Unika Widya
Mandala Surabaya. Retrieved from
http://www.pdii.lipi.go.id/
Thaher, N. (2014). Peluang Industri Kecil dan
Menengah di MEA. Inspirasi. Jakarta.
Retrieved from http://inspirasibangsa.com
Thalo, N. (2010, March). Pembatasan Bank Asing.
The Indonesian Institute, Center for Public
Policy Research (TII), IV(10), 6. Retrieved
from www.theindonesianinstitute.com
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,
Pub. L. No. 25 Tahun 2007. Indonesia:
Ministry of State Secretariat of The Repbulic
of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal
Asing, Pub. L. No. 1 Tahun 1967 (1967).
Indonesia. Retrieved from
www.gracialawfirm.com/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pub.
L. No. 13 Tahun 2003 (2003). Indonesia:
Ministry of State Secretariat of The Repbulic
of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan, Pub. L. No. 17 Tahun
(2006). Indonesia: Ministry of State
Secretariat of The Repbulic of Indonesia.
Retrieved from http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
Pub. L. No. 2 Tahun 2012 (2012). Indonesia:
Ministry of State Secretariat of The Repbulic
of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pub.
L. No. 25 Tahun 1999 (1999). Indonesia:
Ministry of State Secretariat of The Repbulic
of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pub. L.
No. 3 Tahun 2014 (2014). Indonesia:
Ministry of State Secretariat of The Repbulic
of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
Pub. L. No. 32 Tahun 2004 (2004).
Indonesia: Ministry of State Secretariat of
The Repbulic of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah, Pub. L. No. 33 Tahun 2004 (2004).
Indonesia: Ministry of State Secretariat of
The Repbulic of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, Pub. L. No. 42 Tahun 2009 (2009).
Indonesia: Ministry of State Secretariat of
The Repbulic of Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2012 Tentang Pengesahan
International Convention On The Protection
Of The Rights Of All Migrant Workers And
Members Of Their Families (Konvensi
Internasional Mengenai Perlindungan HakHak Seluruh Pekerja Migr, Pub. L. No. 6
Tahun 2012 (2012). Indonesia: Ministry of
State Secretariat of The Repbulic of
Indonesia. Retrieved from
http://www.setneg.go.id/
Zorpas, A. (2010). Bioresource Technology
Environmental management systems as
sustainable tools in the way of life for the
SMEs and VSMEs. Bioresource Technology,
(6), 1544–1557.
doi:10.1016/j.biortech.2009.10.022
DOI: https://doi.org/10.36987/informatika.v3i2.215
INFORMATIKA
Journal URL: https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/informatika
Journal DOI: 10.36987/informatika
P-ISSN: 2303-2863
E-ISSN: 2615-1855
Alamat Redaksi :
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuhanbatu
Gedung Fakultas Sains dan Teknologi,
Jalan Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Sel., Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21418