Free trade agreement of ASEAN Economic Community (AEC) immediately will be implemented
in the region. The four pillars of the AEC concept is a reference in the enforcement process. All memberstates have made preparations including Indonesia. Small and Medium-sized Enterprises also make
preparations. The preparation of the Indonesian government in the deal and how the measures taken to
protect Small and Medium-sized Enterprises is a discussion in the review of this article. Policies made
by the government, including the measures taken for businesses Small and Medium-sized Enterprises,
still found some difficulties in implementation.
Because entirely not going well then the nomination acceleration trade policies comprehensively
needs to be activated immediately so that the various policy papers that the government made will be able
to work together with entreperenurs. This study also found unrediness of national products, especially
Small and Medium-sized Enterprises in competing due to human resources, inadequate infrastructure
and the investment climate.

Ariawan. (2012). Perjanjian Perdagangan Bebas

Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi

Mengenai ASEAN-China Free Trade

Agreement (ACFTA) Yang Diikuti Oleh

Indonesia. Universitas Indonesia.

Asean Economic Community Blueprint. (2008).

Jakarta. Retrieved from www.asean.org

Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Tahun 2015 (Periode 1 Januari S.D

Januari) Posisi Cetak Data Tanggal 12

Februari 2015. (2015). Jakarta. Retrieved

from www.bnp2tki.go.id/

Festiani, S. (2015). Menperin: Industri Pengolahan

Nonmigas Tumbuh Signifikan. Antara.

Bandung. Retrieved from

http://www.republika.co.id/

Gultom, D. (2015). Pertemuan Ke-21 AEM Retreat,

ASEAN Targetkan Pertumbuhan Ekonomi

,1%. Kota Bahru, Kelantan, Malaysia: Pusat

Hubungan Masyarakat Kemendag. Retrieved

from http://www.kemendag.go.id

Hartono. (2015). siaran pers Kemenperin

Tingkatkan Kerjasama Internasional di

Bidang Industri. Retrieved January 30, 2015,

from http://www.kemenperin.go.id/

ID/M-6. (2015, January). Daya Saing Manufaktur

RI Rendah, p. 13. Jakarta. Retrieved from

http://sp.beritasatu.com

Instruksi Presiden Republik Indonesia Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Tentang Tentang Fokus Program

Ekonomi Tahun 2008 - Fokus Program

Ekonomi Tahun 2008 – 2009, Pub. L. No. 5

Tahun 2008 (2008). Indonesia: Ministry of

State Secretariat of The Repbulic of

Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association

Of Southeast Asian Nations Tahun 2011, Pub.

L. No. 11 Tahun 2011 (2011). Jakarta,

Indonesia: Ministry of State Secretariat of The

Repbulic of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing

Nasional Dalam Rangka Menghadapi

Masyarakat Ekonomi Association Of

Southeast Asian Nations (2014). Indonesia.

Retrieved from http://www.depkop.go.id/

iwan, bari, agus and mohar. (2015). Ditunda,

Aturan Pajak Baru Setelah OJK Dan Bankir

Ajukan Keberatan. Neraca, pp. 1–6. Jakarta.

Retrieved from www.neraca.co.id

Jumlah Laporan Masyarakat Terkait Dugaan

Persengkongkolan Tender Meningkat. (2013)

(p. 3). Jakarta. Retrieved from

www.kppu.go.id

Kemenperin Terus Dorong Industri Hijau. (2013,

May). Neraca, pp. 1–3. Jakarta. Retrieved

from http://www.neraca.co.id

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 571/KMK.03/2003 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan

Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

(2003). Indonesia. Retrieved from

http://www.kanwiljogja.pajak.go.id

Keputusan Presiden Republik Indoesia Nomor 77

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara,

Pub. L. No. 77 Tahun 1988 (1998). Indonesia.

Retrieved from peraturan.bkpm.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan

Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman

Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam

Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap,

Pub. L. No. 29 Tahun 2004 (2004). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2014 Tentang Komite Nasional

Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi

Association of Southeast Asian Nations, Pub.

L. No. 37 Tahun 2014 (2014). Indonesia.

Retrieved from www.depkop.go.id

Laporan Kinerja Makro Ekonomi dan Sektor

Industri Triwulan II (Semester I) Tahun 2014.

(2014) (pp. 43–44). Retrieved from

www.kemenperin.go.id

Latifah, E. (2011). Liberalisasi Perdagangan Jasa

Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky

dan Implikasinya Bagi Indonesia. Jurnal

Hukum, 18, 1–19. Retrieved from

http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal

Hukum/13_Emmy Latifah.pdf.

Ma’mun Sarma, F. R. D. and E. H. S. (2014).

Pengembangan Industri Kecil dan Rumah

Tangga Alas Kaki dalam Menuju

Keberlanjutan Usaha dan Menghadapi ChinaASEAN Free Trade Agreement. Journal

Manajemen Pengembangan Industri Kecil

Menengah, 9(1), 67–75. Retrieved from

http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/

Muradian, R., & Martinez-Alier, J. (2001). Trade

and the environment: from a

“Southernâ€perspective. Ecological

Economics, 36, 281–297. doi:10.1016/S0921-

(00)00229-9

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Tahun 2013. (2013). Jakarta.

Retrieved from www.bnp2tki.go.id/

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

/Pj/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

/Pj/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final

Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa

Pajak, Pub. L. No. Per-01/Pj/2015 (2015).

Indonesia. Retrieved from www.pajak.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang

Perubahan atas atas peraturan Perubahan Atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbel (2014). Indonesia. Retrieved

from www.kemendag.go.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi

Kerja Nasional, Pub. L. No. 5 Tahun 2012

(2012). Indonesia. Retrieved from

http://aswinsh.wordpress.com/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2004 Tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (2004). Indonesia: Ministry

of State Secretariat of The Repbulic of

Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan

Kerja Nasional, Pub. L. No. 31 Tahun 2006

(2006). Indonesia: Ministry of State

Secretariat of The Repbulic of Indonesia.

Retrieved from http://www.setneg.go.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 1996 Tentang Bea Masuk

Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan, Pub.

L. No. 34 Tahun 1996 (1996). Indonesia.

Retrieved from www.bpkp.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192

Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan

Keuangan Dan Pembangunan, Pub. L. No.

Tahun 2014 (2014). Indonesia: Sunday,

February 2015. Retrieved from

www.bpkp.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010

Tentang Komite Ekonomi Nasional, Pub. L.

No. 22 Tahun 2012 (2012). Indonesia.

Retrieved from http://www.setkab.go.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan

Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia 2011-2025, Pub. L. No. 32 Tahun

(2011). Indonesia. Retrieved from

www.bpkp.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal, Pub. L. No. 39 Tahun

(2014). Indonesia: Ministry of State

Secretariat of The Repbulic of Indonesia.

Retrieved from http://www.setneg.go.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia, Pub. L. No. 8 Tahun 2012

(2012). Indonesia. Retrieved from

http://www.kopertis7.go.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98

Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha

Mikro Dan Kecil, Pub. L. No. 98 Tahun 2014

(2014). Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Perdana, R. (2015, February). Menkop Sebut RI

Belum Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN.

Liputan6.com. Medan. Retrieved from

http//bisnis.liputan6.com

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-

(2014) (p. 1). Jakarta. Retrieved from

www.bps.go.id

Poveda, C. A., & Young, R. (2014). Potential

benefits of developing and implementing

environmental and sustainability rating

systems : Making the case for the need of

diversification. INTERNATIONAL JOURNAL

OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT.

doi:10.1016/j.ijsbe.2014.12.003

Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan

Usaha Kecil Dan Menengah Republik

Indonesia Tahun 2012 - 2014, Pub. L. No.

/Per/M.KUKM/XI/2012 (2012). Jakarta,

Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 1143. Retrieved from

http://www.depkop.go.id/

Samsubar Saleh and Bambang Suprayitno. (2010).

ASEAN Economic Integration: Trade

Creation or Trade Diversion for Import of

Indonesia Manufactures? Economic Journal

of Emerging Markets, 2(1), 31–45.

Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness

Report The Global Competitiveness Report.

Geneva. Retrieved from

www.weforum.org/gcr.

Sektor Pertanian Indonesia Menghadapi MEA

(2015). Retrieved January 12, 2015,

from http://pphp.deptan.go.id

Sindo. (2015, February). Waduh, Mendag Rachmat

Gobel: Indonesia Belum Siap Hadapi MEA.

Pekanews. Jakarta. Retrieved from

http://www.pekanews.com/

Small and Medium Enterprises. (n.d.). Retrieved

January 3, 2015, from http://www.asean.org/

Sukarmi. (2010). Peran UU Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di

Era AFTA. Jurnal Persaingan Usaha Komisi

Pengawas Persiangan Usaha, 4, 1–11.

Retrieved from www.kppu.go.id

Syprianus Aristeus. (2014). Industry and Trade

Opportunity of Indonesia on ASEAN

Economic Community. Jurnal

EechtsVinding, 3(2), 145–162.

Tedjasuksmana, B. (2014). Potret UMKM

Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015. In D. T. Lindrawati (Ed.),

Proceeding The 7th NCFB and Doctoral

Colloquium Towards a New Indonesia

Business Architecture: “Business And

Economic Transformation Towards AEC

†(pp. 189–202). Surabaya: Fakultas

Bisnis dan Pascasarjana Unika Widya

Mandala Surabaya. Retrieved from

http://www.pdii.lipi.go.id/

Thaher, N. (2014). Peluang Industri Kecil dan

Menengah di MEA. Inspirasi. Jakarta.

Retrieved from http://inspirasibangsa.com

Thalo, N. (2010, March). Pembatasan Bank Asing.

The Indonesian Institute, Center for Public

Policy Research (TII), IV(10), 6. Retrieved

from www.theindonesianinstitute.com

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pub.

L. No. 25 Tahun 2007. Indonesia: Ministry of

State Secretariat of The Repbulic of

Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal

Asing, Pub. L. No. 1 Tahun 1967 (1967).

Indonesia. Retrieved from

www.gracialawfirm.com/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pub.

L. No. 13 Tahun 2003 (2003). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan, Pub. L. No. 17 Tahun 2006

(2006). Indonesia: Ministry of State

Secretariat of The Repbulic of Indonesia.

Retrieved from http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Pub. L. No. 2 Tahun 2012 (2012). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pub. L.

No. 25 Tahun 1999 (1999). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pub. L.

No. 3 Tahun 2014 (2014). Indonesia: Ministry

of State Secretariat of The Repbulic of

Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Pub. L. No. 32 Tahun 2004 (2004). Indonesia:

Ministry of State Secretariat of The Repbulic

of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah, Pub. L. No. 33 Tahun 2004 (2004).

Indonesia: Ministry of State Secretariat of The

Repbulic of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan

Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah, Pub. L. No. 42 Tahun 2009 (2009).

Indonesia: Ministry of State Secretariat of The

Repbulic of Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2012 Tentang Pengesahan

International Convention On The Protection

Of The Rights Of All Migrant Workers And

Members Of Their Families (Konvensi

Internasional Mengenai Perlindungan HakHak Seluruh Pekerja Migr, Pub. L. No. 6

Tahun 2012 (2012). Indonesia: Ministry of

State Secretariat of The Repbulic of

Indonesia. Retrieved from

http://www.setneg.go.id/

Zorpas, A. (2010). Bioresource Technology

Environmental management systems as

sustainable tools in the way of life for the

SMEs and VSMEs. Bioresource Technology,

(6), 1544–1557.

doi:10.1016/j.biortech.2009.10.022