DISPARITAS PELANGGARAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAKAN DISKRIMINATIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Disparitas atas pelanggaran hak penyandang disabilitas dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum berarti perbedaan dalam penerapan hukum bagi penyandang disabilitas terkait pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  bagi  setiap  orang,  termasuk  Penyandang  Disabilitas sehingga  UUD  1945  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  hukum  bagi  pelaksanaannya.  Permasalahannya adalah sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah sebagai kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan pekerja non disabilitas. Ketiadaan data pasti terkait jumlah  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  pada instansi Pemerintah maupun instansi swasta menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perlindungan bagi penyandang disabilitas sehingga hak-hak penyandang disabilitas selalu terabaikan dalam sistem perlindungan hukum yang berkeadilan. Ketentuan minimal kuota 2% yang wajib dipenuhi oleh pemerintah ddan 1% bagi perusahaan swasta  dari  jumlah  pegawai  atau  pekerja  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang  Disabilitas  ternyata faktanya tidak cukup memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  untuk  meneliti  peraturan  perundang-undangan agar diperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas. Hal itu menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui pengawasan dan  pembenahan  kebijakan  menjadi  sangat  penting  agar  penyandang  disabilitas memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak di Indonesia.