IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN LABUHAN BATU

Kusno Kusno

Abstract


Proses pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik yang dilakukan pemerintah maupun investor di daerah meminta izin dalam proses pelaksanaannya agar dalam pembangunan sebuah properti memiliki izin serta pembangunan hukum dalam operasionalnya. Berkaitan dengan pembangunan yang akan dipindahkan di Kabupaten Labuhan Batu adalah pembangunan hotel tentang proses dan tatacara pemberian izin dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan konseptual (pendekatan konseptual) mengenai implementasi izin penggunaan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Sementara Penegakkan hukum dalam perizinan terkait dengan penggunaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan untuk pelaksanaan proses pembangunan dan hasil dari pembangunan. Kata kunci: Izin, Pemanfaatan Tanah, Hotel, Kabupaten Labuhan Batu

Full Text:

PDF

References


Buku:

Bagir Manan, 1990, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, disertasi, UNPAD, Bandung.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta

Kotler, Philip; Somkid Jatusripitak, Suvit Maesincee, Pemasaran Keunggulan Bangsa, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 1997, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta

Muchsan, 1982, Pengantar Sistem Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

Mustafa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2008. Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta.

Sondang P. Siagian, 2000, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara.

Sudikno Mertukusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

Tambunan, Tulus T.H, 1996, Perekonomian Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustopadidjaja, 1984, Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan nasional, Jakarta,.

Todaro, Michael. P, 1998, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta,

Peraturan:

Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden No.27 tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Izin Hotel.




DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is also a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics. 

 

Lisensi Creative Commons

All publications by Jurnal Ilmiah Advokasi [p-ISSN: 2337-7216] [E-ISSN: 2620-6625] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY - NC - SA 4.0)

Â