Pemekaran daerah merupakan wujud dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dalam hal ini dalam bentuk devolusi (desentralisasi politik), yaitu bentuk desentralisasi yang paling lengkap dengan memperkuat atau membuat tingkat unit-unit pemerintahan independen, di mana devolusi meningkatkan pembebasan atau pelepasan fungsi-fungsi oleh pemerintah pusat dan menciptakan unit-unit baru yang dibutuhkan oleh pemerintah kontrol wewenang pusat. Pemekaran daerah merupakan dampak dari sistem sentralistik yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru, di mana pada saat itu daerah-daerah sangat dirugikan dari sistem sentralistik. Saat ini setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang memerlukan pembangunan di daerahnya masih tertinggal, perlu akan dipertimbangkan keberadaan pemekaran daerah. Kata Kunci:Desentralisasi dan otonomi daerah, pemekaran daerah, agenda setting, pendekatan perilaku/behavioralism.

Haris, Syamsuddin, Akuntabilitas Dalam Otonomi Daerah, LIPI, Jakarta, 2002

Hidayat, Syarif, Refleksi Realitas Otonomi Daerah, Quantum, Jakarta, 2000

Imawan, Riswanda, Demokrasi Indonesia Kontemporer (Riza Noer Arfani), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Karim, Ghafar, Abdul, Dinamika Pemerintahan Lokal, Penebit Pustaka Kendi, Jakarta, 2003

Koiruddin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Averroes Press, Malang, 2005

Mallarangeng, Andi, Otonomi Daerah (Perspektif Teoritis & Praktis), Bigras, Malang, 2001

Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004

Noor, Isran, Politik Otonomi Daerah, Seven Strategis Studies, Jakarta, 2012

__________, Israan Noor Dalam Perspektif Media, APKASI, Jakarta, 2012

Salam, Setyawan, Dharma, Otonomi Daerah, Djambatan, Jakarta, 2004

Tim Pondok Edukasi, Pegangan Memahami Desentralisasi, Pondok Edukasi, Bantul, 2005

Wirutomo, Paulus, Paradigma Pembangunan Diera Otonomi Daerah, CV.Cipruy, Jakarta, 2003