A notary is an official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as mentioned in article 1 number 1 UUJNP. This authentic deed made by a notary serves as evidence. However, in practice, negligence can occur in notaries and substitute notaries in carrying out their duties, resulting in the authentic deed being made losing its validity or becoming legally void and invalid. The purpose of this research is to understand the responsibilities of notaries in making deeds. This research uses doctrinal research methods. From the research results, it can be concluded that the substitute Notary will remain responsible for every deed he or she makes if the notary's leave has ended and the protocol has been handed back to the replaced notary. Negligence in making a deed which was only discovered after some time due to a typographical error in a deed which did not comply with the wishes of the related parties caused by the notary: a If it is proven that there is no subjective element at all in the deed, then the deed can be cancelled. b. If it is proven that it does not contain objective requirements, the deed can be considered legally void. c. The notarial deed becomes invalid, so it cannot be used as perfect evidence.

Book

Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Surabaya: PT Refika Aditama, 2015.

Budiono. H, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Mariam Daruz Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Denan Penjelasan, Penerbit Alumni cetakan kedua. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim. Varia Peradilan VI Nomor 72, 1991

Notodisoerjo, Raden Soegondo. (1993). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cet. Ke-2. Jakarta:Raja Grafindo

Nico. (2003). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta :Center for Documentation and studies of bussines law.

Thamrin, Husni. (2011). Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris. Yogyakarta : Pressindo

Tobing, Lumban. ( Peraturan Jabatan, hlm. 55.

Soerodjo, Irawan. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya, : Arkola,

Salim HS. (2015). Teknik Akta Satu. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,

R.Subketi dan R. Tjitrosudibio, cet. 27. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita.

Journal

Ariy Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti. (2017). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, “Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris Pengganti. Jurnal Akta, 4(4),5.

Efendi Saputra, Moh Saleh. (2023). Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Yang Dilakukan Notaris Pengganti Ditinjau Dari Undang-Undang jabatan Notaris. Jurnal Hukum, 20( 2), 2.

Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6 (1),

Miftahul Husna, Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatanannya,(Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara), 2017, hlm. 7-8

Website

Willa Wahyuni.(2023). Kedudukan Notaris Pengganti dalam UU Jabatan Notaris, diambil 8 Maret 2024, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-notaris-pengganti-dalam-uu-jabatan-notaris-lt63c5089283258/