Tender conspiracy in goods/services procurement activities is prohibited. The legal fact is that in the procurement of goods/ services activities, there was a tender conspiracy which resulted in a criminal act of corruption. This research discusses tender conspiracies by corporations in goods/services procurement activities that lead to corruption. In this regard, this research is focused on examining corporate criminal liability due to tender conspiracies in goods/services procurement activities, which lead to criminal acts of corruption. This research is prescriptive analytical in nature, using normative juridical methods, using a statutory approach, concept approach and case approach. The type of data used is secondary data. The results of the research concluded that corporate criminal liability due to a tender conspiracy in the procurement of goods/services, which resulted in a criminal act of corruption, is that the corporation is subject to criminal liability with sanctions in the form of paying criminal fines, paying replacement money, and revoking the right to participate in government project auctions for 6 (six) months.

Key Words: Corporations, Conspiracies, Corruption.

Buku

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum). Jakarta: Sinar Grafika.

Kagramanto, Lucianus Budi. 2007. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). Surabaya: Srikandi.

......, 2008. Larangan Persekongkolan Tender. Surabaya: Srikandi.

Khairandy, Ridwan. 2009. Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Naldo, Rony Andre Christian. 2021. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Medan: Enam Media.

......, et.al. 2022. Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Medan: Enam Media.

Priyatno, Dwidja. 2017. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi. Depok: Kencana.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2002. Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrin, Alvi, et.al. 2019. Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar). Depok: Rajawali Pers.

Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jurnal

Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2019, The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment. Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications.

Penelitian

Tanjung, Ahmad Fery. 2015. Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Barang dan Jasa serta Praktiknya Dalam Peradilan di Indonesia. Medan: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Kamus

Gadner, Bryan A. 2004. Black’s Law Dictionary. Dallas: Thomson West.