Notarial negligence in drafting a Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) may lead to significant legal consequences, particularly in the process of transferring ownership rights that do not comply with legal requirements. This study aims to analyze the legal consequences of notarial negligence in the preparation of PPJB, with a case study of Court Decision No. 289/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt. This research employs a normative juridical (doctrinal) method using statutory and case approaches, analyzed qualitatively based on applicable legal provisions and judicial reasoning. The findings indicate that the notary committed negligence by drafting a PPJB without a valid prior transfer of rights, which constitutes a violation of the Notary Office Law. Such action fails to fulfill the essential validity requirements of a contract, particularly regarding the certainty of the object. Consequently, the PPJB lacks legal validity and may result in legal uncertainty and potential losses for the parties involved. This study underscores the importance of the notary’s duty of care in exercising professional authority, as well as the need for stricter supervision to ensure legal certainty and protection in the transfer of ownership rights.

Keywords: Notarial Negligence, PPJB, Legal Consequences, Transfer of Ownership Rights

Buku

Budi Untung. Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.

Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2009.

H. Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Mardani. Etika Profesi Hukum. Depok: Raja Grafindo, 2017.

M Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Buku Kedua Rajawali Pres, 2009.

Widiyastuti. Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Jurnal

Adelina, A., dan T. Sendrawan.

“Analisis Yuridis Pembuatan Akta Elektronik oleh PPAT dalam Perspektif PP 18/2021: Peluang, Tantangan, dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmiah Advokasi 13, no. 3 (2025): 904–916. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6607.

Pradipta, Ahadian, dan Agung Iriantoro.

“Akibat Hukum Pembatalan PPJB Secara Sepihak karena Terdapat Unsur Wanprestasi yang Dilakukan Salah Satu Pihak.” Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot 2, no. 1 (2022).

Rosadi, Aulia Gumilang.

“Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Para Pihak Terkait dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuatnya.” Jurnal Cendekia Hukum Universitas Dharma Andalas 5, no. 2 (2020).

Azhar, M., dan A. Iriantoro.

“Akibat Hukum yang Timbul terhadap Kelalaian Notaris Berkaitan dengan Tanggung Jawab dan Kewenangannya (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps).” Jurnal Ilmiah Advokasi 13, no. 2 (2025): 373–385. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7182.

Mulyana, Dedy, dkk.

“Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum.” Jurnal Juris and Society 1, no. 1 (2021).

Haryani, Desy.

“Akibat Hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680/K/PDT/2017.” Jurnal Indonesian Notary 3 (2021).

Ibrahim, N., P. Eddy, dan D. Mulyadi.

“Kajian Hukum Pidana terhadap Notaris yang Membuat Perjanjian Pengikatan Tanpa Disertai Surat-Surat Bukti Kepemilikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).” Jurnal Ilmiah Advokasi 9, no. 1 (2021): 31–41. https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2012.

Permata, Rima Dian.

“Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Dibuat di Hadapan Notaris.” Jurnal Multi Open Multidisciplinary Universitas Sumatera Utara 2, no. 1 (2023).

Wijaya, Vivi Carolin.

“Perlindungan Hukum Secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris.” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 7, no. 1 (2023).

Prakoso, Wibby Yuda.

“Tanggung Jawab dan Akibat Hukum dari Akta Notariil yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai.” Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung 4, no. 4 (2021).

Barus, Zulfadli.

“Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis.” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013)

Website

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 289/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, dari https://www.mahkamahagung.go.id.

Doni Budiono. (2023). Perbedaan Batal Demi Hukum dengan Dapat Dibatalkan dalam Perjanjian. Hukum Online. Diambil 12 Juni 2023, dari https://www.hukumonline.com.