Email this article 
PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PRAKTIK TYING PADA PENJUALAN MINYAK GORENG MINYAKITA DI SAMARINDA
Abstract
This study examines the practice of tying in the sale of the government-subsidized cooking oil "Minyakita" in Samarinda, where consumers are required to purchase additional products alongside the oil. Such practices violate Article 15(2) of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Using doctrinal legal research, the study identifies strong indicators of tying practices initiated by major distributors and continued by retailers, resulting in consumer disadvantage. The government and the Indonesian Competition Commission (KPPU) have implemented monitoring and educational measures, and are authorized to impose administrative sanctions or pursue criminal penalties. These findings highlight the importance of enforcing competition law in the distribution of essential goods.
Keywords: Business Competition, Minyakita, Tying SalesFull Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Hermansyah. (2008). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kencana. Jakarta : Prenada Media.
Kelsen, H. (2007). General Theory of Lawband State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. BEE Media Indonesia.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2011). Pedoman Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tentang Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Lubis, Dr. A. F. (2017). Hukum Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
Usman, R. (2004). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan Perundangan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Jurnal
Amin, W., & Yulita, M. P. (2021). Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Return Saham Perusahaan Akuisitor dan Non Akuisitor dalam Sektor Industri yang Sama di BEJ. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia.
Anita. (2021). Merger dan Akuisisi: ”Berbagai Permasalahannya dan Kemungkinan Penyalahgunaannya. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.
Arianti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan CPO dan Minyak Goreng dengan Skema DMO dan DPO. Jurnal Darma Agung, Volume 31 (Nomor 5).
Dirjen PDN. (2015). Keputusan Dirjen PDN 24 Tahun 2015 tentang Juknis Penggunaan Merk Minyakita.
Dwi Santo, P. A. F. (2011). Merger, Akusisi dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Binus Business.
Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal De Lega Lata.
Fransisca, A. (2008). Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
Payamta, & S, D. (2021). Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
Made Adi, K., & Ni Ketut Supasti, D. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Putri, N. I., Herdian, Y., & Munawarwan, Z. (2021). Kajian Empiris pada Transformasi Bisnis Digital. Jurnal Artabis.
Rachmawati, E. N., & Eduardus, T. (2001). Analisis Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Target di BEJ. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi.
Saiful. (2021). Abnormal Return Perusahaan Target dan Industri Sejenis Sekitar Pengumuman Merger dan Akuisisi. Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen.
Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Negara Common Law System). Jurnal IUS.
Sudjana, S. (2016). Merger dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Jurnal Hukum Positum.
Tarigan, A. A. (2016). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria.
Yovia, P. (2023). Pengaruh Tying Sales dalam Kasus Minyakita Terhadap Iklim Persaingan Usaha: Vol. Volume 31. Jurnal Darma Agung.
Website
Arief, A. M. (2022, April 19). Takut Bayar Pajak, distributor enggan salurkan minyak goreng curah. Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/625e3c73922e4/takut-bayar-pajakdistributor-enggan-salurkan-minyak-goreng-curah
BPDP. (2021). Mengapa Minyak Goreng adalah Komoditas Pangan yang Penting di Indonesia? – Buletin Digital BPDP-KS. BPDP. https://buletin.bpdp.or.id/?p=3686
Indonesia, B. P. S. (2023). Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng indonesia 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/22/c7a34094ff453f2a0f8dc7b8/distribusi-perdagangan-komoditas-minyak-goreng-indonesia-2023.html
Kementrian Perdagangan. (2017). Minyak Goreng Kemasan Wajib, Siapkah. Kemendag. https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Minyak_Goreng_Kemasan_Wajib,_Siapkah.pdf
KPPU. (2023). Praktik Penjualan Bersyarat Minyakita Banyak Ditemukan di Berbagai Wilayah. KPPU. https://kppu.go.id/blog/2023/02/praktik-penjualan-bersyarat-minyakita-banyak-ditemukan-di-berbagai-wilayah/
Noviyanti, R. (2015). Pemerintah Kota Samarinda Dinas Perdagangan : Pokok & Fungsi. https://disdag.samarindakota.go.id/tugas-pokok-fungsi
Puspaningtyas, L. (2023, January 30). KPPU Temukan Praktik Jual bundling Minyakita. Republika Online. https://ekonomi.republika.co.id/berita/rpat86502/kppu-temukan-praktik-jual-bundling-minyakita
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7207
Refbacks
- There are currently no refbacks.
