LEGAL LIABILITY OF THE SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE TEAM IN GOODS AND SERVICES PROCUREMENT THROUGH SIPLAH: DEFAULT AND DISPUTE RESOLUTION PERSPECTIVE
Abstract
This research analyses the legal implications for SOA (School Operational Assistance) Teams and goods/service providers via SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah - School Procurement Information System) in cases of default, and examines the available dispute resolution mechanisms. The background to this issue is the high potential for disputes arising in educational goods and services procurement transactions facilitated by the SIPLAH system, given the complexity of the parties involved and the substance of the contracts. This study employs a juridical-normative approach by reviewing relevant laws and regulations, including those concerning School Operational Assistance (SOA) Funds and government goods and services procurement, as well as civil law principles, particularly regarding contracts and default. Data was obtained through a literature study and legal document analysis. The research findings indicate that default by either the SOA Team or a SIPLAH provider can lead to various legal consequences, ranging from compensation obligations and contract cancellation to administrative and criminal sanctions, depending on the nature and impact of the default. The dispute resolution mechanisms that can be pursued include amicable settlement (musyawarah mufakat), mediation, arbitration, or litigation through the district court. A deep understanding of the rights and obligations of the parties, as well as dispute resolution procedures, is expected to minimise the risk of default and ensure the effectiveness and accountability of SOA Fund utilisation. This study contributes to the development of legal doctrine regarding the legal responsibilities of School Operational Assistance Teams in electronic procurement through SIPLAH by clarifying the legal consequences of default and proposing a more effective dispute resolution framework.
Keywords: Default, SOA Team, SIPLAH, Dispute Resolution, SOA Fund.
Full Text:
PDFReferences
Book
Abdulkadir Muhammad.2014. Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Abdul Hakim Siagian.2020. Hukum Perdata. Medan: Pustaka Prima.
Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2018. Hukum Perikatan. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Departemen Pendidikan Nasional. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama.
Fajar Mukti, Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamzah, Andi. 2015. Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.8 Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya. 2016. Hukum Acara Perdata, Cet 16. Jakarta: Sinar Grafika.
HS, Salim. 2021. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Irawan, Soehartono. 2021. Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Istanto, Sugeng. 2014. Hukum Internasional, Cet. 2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. 2021. Memahami Hukum Perikatan, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Press.
Lexy J Moleong. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Marilang. 2017. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Makassar: Indonesia Prime.
Miru, Ahmadi. 2014. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
Miru, Ahmadi dan Sakka Pati.2018. Hukum Perikatan, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Nita Triana. 2019. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa alternatif dengan model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi). Yogyakarta. Penerbit : Kaizen Sarana Edukasi.
Moeljatno. 2017. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Peter, Mahmud Marzuki. 2021. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rosmawati. 2018. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Prenamedia Group.
Sari, Elsi Kartika. dkk. 2019. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo.
Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. 2015. Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty.
Subekti. 2022. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Arga Printing.
Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2022. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
Sudaryatmo. 2019. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudaryatmo. 2019. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sugiono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Syamsudin, M dan Salman Luthan. 2018. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Jakarta: Kencana.
Takdir, Rahmadi. 2017. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
Torang Syamsir. 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi. Bandung: Alfabeta.
Wibowo, Basuki Rekso. 2020. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Legislation
UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Journal
Arifin Zaenal. 2017. Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang. Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Hukum Responsif 5, no. 5.
Hasbuan Kiki Nitalia. Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Mis-Selling. http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136090-T+28032-Mis-selling+dalam-Metodologi.pdf
Mustamu Julista. 2014. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah. http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107.
Nasaruddin dan Yulias Erwin, Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak, Journal Law and Government Vol. 1, No. 1, Februari 2023.
Nurjannah S, Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Gender, Kajian Hukum Dan Keadilan, IUS Vol I, No. 1 April, 2013.
Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
Yogi Hadi Ismanto, Nurjannah Septyanun dkk…., Studi Kritis Karakteristik Paradigma Putusan Hakim terhadap Uji Materiil Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 P/HUM/2022 Tentang Upah Minimum, Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 1.
Website
Kontan. 2020. Ubah Kebijakan, Mulai Tahun Ini Penyaluran Dana SOA Langsung Ke Sekolah, https://nasional.kontan.co.id/news/ubah-kebijakan-mulai-tahun-ini-penyaluran-dana-SOA -langsung-ke-sekolah
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v14i2.7742
Refbacks
- There are currently no refbacks.
<










