Termination of Employment is a legal action that may be undertaken by an employer against an employee under certain conditions, including violations of workplace discipline. One controversial case involves the dismissal of an employee found consuming tuak (a traditional alcoholic beverage). This study aims to analyze the legal aspects of such termination based on Indonesian labor regulations and contributes to a broader understanding of cultural context in the enforcement of labor law in Indonesia. The research employs a normative juridical approach, using literature review and case analysis. The findings indicate that termination of employment due to the consumption of tuak can only be legally justified if the act occurred during working hours, within the workplace, or demonstrably affected job performance and workplace safety. Termination is deemed unlawful if it does not follow the prescribed procedures or lacks sufficient evidence of serious misconduct as stipulated in the company's internal regulations. Therefore, any termination decision must take into account the principles of fairness, proportionality, and legal certainty for both parties.

Keywords: Tuak; Company; Termination of Employment

Buku

Sarah Selfina Kuahaty, dkk, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Indah Dwiprigitaningtias, Hukum Ketenagakerjaan Untuk Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Industri Hijau, Yogyakarta: Airiz Publishing, 2024.

A. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Imam Soeporno, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Djambatan, 1983.

Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 225/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.

Jurnal

Zulhartati, Sri. "Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan." Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora 1.1 (2010).

M. Umam Firdaus. "Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Berat." Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Universitas Medan Area. hlm. 38: 39.

Damar, Giofani Omega, Ronny A. Maramis, and Maarthen Y. Tampanguma. "Proses Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja yang Melakukan Kesalahan." Lex Privatum 13.1 (2024).

Sahura, Asri Wijayanti, Abdul Fatah. Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menderita Gangguan Jiwa Kambuhan. Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014.

Mogi, Erica Gita. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Lex Administratum 5.2 (2017).

Bediona, Kornelis, et al. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2.01 (2024).

Chaniago, Farah Ferida Indra, Yuliana Setiadi, And Refki Ridwan. "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Gugatan Penghadap Atas Penggunaan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Autentik." Journal Of Innovation Research And Knowledge 4.11 (2025).