Email this article 
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA LANJUT USIA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Abstract
In the midst of limited resources and infrastructure, the existence of regulations such as the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018, which mandates special treatment for elderly inmates, raises a critical question: can this policy truly be implemented effectively within an already overloaded correctional system? This study employs a normative legal research method with a multidimensional approach to comprehensively examine the issue of elderly inmate treatment in Indonesia’s correctional system. An analysis of the implementation gap reveals three interrelated layers of problems. The first layer concerns regulatory weaknesses, as Regulation No. 32 of 2018 despite its progressive substance lacks an adequate enforcement mechanism, sufficient budget allocation, and clear, measurable standard operating procedures. Ideally, geriatric health services should include systematic care, routine monitoring, health education, palliative treatment, and the involvement of medical professionals who understand the needs of the elderly. The issuance of this regulation demonstrates the government’s commitment to fulfilling its duties, with the expectation that all stakeholders will provide support as motivation to improve and develop strategies for delivering human rights based services to elderly inmates and detainees. However, the implementation of this special treatment remains suboptimal due to several obstacles, including the low level of interest among elderly inmates in participating in available correctional programs..
Keywords: Inmates, Special Rights, ElderlyFull Text:
PDFReferences
Buku
Shalihah, Fithriatus, A. W. Asmorojati, Norma Sari, R. M. Nugroho, and Sobirin Malian. Narapidana Adalah Warga Negara: Hak, Rehabilitasi, dan Reintegrasi. Jejak Pustaka, n.d. Google Books
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
Jurnal
Catatan penting: Sumber yang Anda berikan pada bagian “Jurnal” sebenarnya adalah disertasi, bukan artikel jurnal. Karena itu, dalam format Chicago sebaiknya ditempatkan pada kategori Skripsi/Tesis/Disertasi, bukan jurnal.
Anggoro, D. Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. Repository Universitas Islam Sultan Agung
Skripsi, Tesis, dan Disertasi
Anggraini, N. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Lansia di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Skripsi, 2024.
Aswar, A. R. A. T. P. Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak terhadap Narapidana Lanjut Usia. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.
Fiqih, M. Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi. Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023. Repository Universitas Batanghari Jambi
Handayani, T., and A. Hadiyanto. Penerapan Hak Pendidikan terhadap Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam). 2025. Repository Universitas Riau Kepulauan
Hasrul, M. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kekerasan Fisik dan Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo, 2025. Repository UIN Palopo
Herdiansah, E. Kebijakan Tata Tertib Lapas dan Dampaknya terhadap Masyarakat (Studi di Lapas Kelas 1 Madiun). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2025. Repository Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Pradana, F. I. Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan dalam Situasi Kelebihan Penghuni (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul). Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024. Repository Universitas Islam Indonesia
Sanjaya, V. Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo). Skripsi, Fakultas Syariah, 2024. Repository UIN Palopo
Septi, D. S. Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap Narapidana Pencurian yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif Siyāsah Dustūriyah. Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023. Repository UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Setiyowati, S. Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) yang Berbasis Keadilan Pancasila. PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2023. Repository Universitas Islam Sultan Agung
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v14i2.8419
Refbacks
- There are currently no refbacks.
<
