Email this article 
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN: ANALISIS KENDALA DAN UPAYA PENGUATAN TATA KELOLA
Abstract
Government procurement of goods and services is an important instrument for supporting the implementation of local government administration, fulfilling public needs, and achieving public welfare. In its implementation, government procurement is not only required to comply with administrative and procedural requirements but must also reflect the principles of good governance, including transparency, accountability, effectiveness, efficiency, fair competition, and legal certainty. This study aims to analyze the implementation of good governance-based government procurement at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Simalungun Regency and to identify the constraints affecting its implementation. This research employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical approach and a statutory approach (statute approach). The legal materials consist of secondary legal materials obtained through library research and subsequently analyzed using qualitative-deductive analysis. The findings indicate that the implementation of good governance-based government procurement at the Secretariat of the DPRD of Simalungun Regency continues to face five main constraints: regulatory, human resource, managerial and institutional, technical and system implementation, and moral and ethical constraints. These conditions demonstrate that the existence of procurement regulations does not automatically guarantee the realization of good procurement governance. Therefore, strengthening human resource capacity, institutional arrangements, procurement systems, regulatory compliance, and the integrity of relevant stakeholders constitutes an essential prerequisite for achieving government procurement that is transparent, accountable, effective, efficient, and oriented toward public welfare.
Keywords: Government Procurement; Good Governance; Local Government; Secretariat of the DPRD; Accountability.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
Sedarmayanti. Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju, 2012.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Widodo, Joko. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jurnal
Ariani, N., dan kawan-kawan. “Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.” PERSPEKTIF 12, no. 2 (2023).
Prasojo, Eko, dan Teguh Kurniawan. “Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah.” Jurnal Studi Pemerintahan.
Sumber Kelembagaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: LKPP.
Pemerintah Kabupaten Simalungun. Profil Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun. Pematang Raya: Pemerintah Kabupaten Simalungun.
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v14i2.9505
Refbacks
- There are currently no refbacks.
<
