Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi. Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
https://aceh.bpk.go.id.
https://bpkd.acehtamiangkab.go.id
Kieso, Donald E. J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2008. Intermediate Accounting, Twelfth edition. USA: Jhon Willey & Sons, Inc. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Emil Salim, dengan judul Akuntansi Intermediate, edisi keduabelas Jilid 2, penerbit Erlangga Jakarta.
Lestari D. 2021. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Laporan Magang. Program Studi Akuntansi Program Diploma Iii Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 Pernyataan No.7 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas menuju akrual.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. 2010. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan dan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 78 tentang Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah.
Revee, James M., Carl S.Warren, dan Jonathan Duchac. 2009. Principles of Accounting. South-Western: Cengage Learning
Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.
Sugiyono. 2010. ‟Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD‟. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 51 tentang Menteri Keuangan / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara / Daerah.
www.bpkp.go.id.
www.djkn.kemenkeu.go.id.
DOI: https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3657
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal ini mengikuti pedoman dari Committee on Publication Ethics (COPE) dalam menghadapi semua aspek etika publikasi dan, khususnya, bagaimana menangani kasus penelitian dan kesalahan publikasi. Pernyataan ini menjelaskan etika perilaku semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan artikel di jurnal ini, termasuk Penulis, Pemimpin Redaksi, Dewan Redaksi, Mitra Bebestari, dan Penerbit (Akademi Kepolisian Republik Indonesia). Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) berkomitmen untuk mengikuti praktik terbaik tentang masalah etika, kesalahan, dan pencabutan. Pencegahan malpraktek publikasi merupakan salah satu tanggung jawab penting dewan redaksi. Segala jenis perilaku tidak etis tidak dapat diterima, dan jurnal tidak mentolerir plagiarisme dalam bentuk apa pun.
Â
Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)
Journal URL:Â https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/index
Journal DOI:Â 10.36987/ebma
e-ISSN :Â 2746-2137
p-ISSN :Â 2746-5330
Alamat Redaksi :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Sel., Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21418