PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003

Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, Dr. Marlina

Abstract


Asset forfeiture is a solution to the problem asset forfeiture when a person cannot be criminally prosecuted on the grounds of death or cannot follow the criminal prosecution process as referred to in Article 77 and Article 83 of the Criminal Code of Indonesia. NCB Asset Forfeiture wants the seizure of assets resulting from corruption crimes without having to wait for a criminal verdict and is an alternative if a corruptor can’t criminally prosecuted. The regulation of asset seizure resulting from corruption by mechanism without criminalization in Indonesian law is stipulated in Article 32, Article 33, Article 34, and Article 38C of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes while the arrangement of asset forfeiture resulting from corruption crimes by mechanism without criminalization to UNCAC is stipulated in Article 54 chapter (1) letter c UNCAC. The application of NCB Asset Forfeiture in Indonesia in addition to being implemented based on the Law on the Eradication of Corruption Crimes, the State Attorney must be able to prove there has been a real loss of state finances, financial losses of the country due to corruption crimes and there are guarantees from corruptors to facilitate the application of asset seizures resulting from corruption without criminalization.

Keywords: Asset Forfeiture, Proceeds of Corruption, Without Criminalization, United Nations Convention Against Corruption.


Full Text:

PDF

References


Buku

Bivitri Susanti. 2019. Pemenuhan Implementasi UNCAC dalan Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. STH Indonesia Jentera.

Wessy Trisna. 2020. Perllindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Yunus Husein. 2019. Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jurnal

Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative. Journal of Accounting, Volume 4, No.3

Dahlan. 2015. Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 10, No. 1.

Hadi Purwadi. 2016. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. IV No.2.

Imelda F.K. Bureni. 2016. Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Hukum Jilid 45 No. 4.

July Wiarti. 2017. Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum. UIR Law Review No.1

Refki Saputra. 2017. Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sudarto. 2017. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suratno. 2017. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Penangkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV Nomor 1

Disertasi

Haswandi. 2016. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia. Disertasi Doktor Universitas Andalas

Undang-Undang dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Conventions Against Corruption 2003 (Konvensi PBB tentang Anti Korupsi)

Internet

CNN Indonesia. 2020. ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB.




DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is also a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics. 

 

Lisensi Creative Commons

All publications by Jurnal Ilmiah Advokasi [p-ISSN: 2337-7216] [E-ISSN: 2620-6625] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY - NC - SA 4.0)

 

cukongbet