KEBERADAAN PEKERJA DISABILITAS DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA

Zainal Abidin Pakpahan

Abstract


Indonesia as a democratic country which has the freedom to enjoy its life legally must be protected, including disabilities, so that part of the constitutional right as regulated in Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Persons with disabilities are far from the government's attention in accommodating their rights so that people with disabilities are often marginalized by other groups so that they are less confident in expression by social interaction with other communities so that their existence is still far from a sense of security and protection legally even though they are rights human rights with disabilities must be treated equally and equally, which should be treated specifically because they have physical limitations, this means that the existence of persons with disabilities can have legal protection. prevailed. The problems in this regard, first, how is the existence of persons with disabilities in human rights, and legal protection in an effort to fulfill their rights. This study is a normative legal study aimed at finding and formulating legal arguments, through analysis of the subject matter. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study. The approach used in this research is the statute approach, which is by examining the applicable legal rules relating to disabilities. This research concludes that the government seems still far from fulfilling the rights of persons with disabilities in human rights to obtain government understanding into multiple interpretations that can harm human rights with disabilities.

Keywords: Existence, Disability, Human Rights


Full Text:

PDF

References


Buku-buku:

Fajri Nursyamsi, et.all, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), Cetakan Pertama.

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Omi Intan Naomi, Pembebasan Dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Undang dan Putusan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rightsof Persons with Disabilities, dalam LN Nomor 107 Tahun 2011, TLN Nomor 5251

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Putusan MK Nomor: 10-17-23/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 Perihal Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal Ilmiah :

Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)â€, dimuat dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013.

Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, ISSN: 0854-8498 I e-ISSN: 2527-502, Volume 23,Issue 4,October 2016.

Theresia Degener, International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise, disampaikan pada Experts Meeting di Hongkong, 13-17 Desember 1999, California: Berkeley Journal International, 2000.

Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandan Disabilitas di Kota Malang, Indonesia Journal of Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014.

Nandang Kusnadi, Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Muladi, Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No.1 Mei-Agustus 2000.

Media Internet:

Setia Adi Purwanta, Penyandang Disabilitas, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandang disabilitas-dari buku vulnerable group.pdf, pada hari Selasa, 1 Januari 2021.




DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2015

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is also a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics. 

 

Lisensi Creative Commons

All publications by Jurnal Ilmiah Advokasi [p-ISSN: 2337-7216] [E-ISSN: 2620-6625] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY - NC - SA 4.0)

 

cukongbet