KEDUDUKAN QANUN ACEH DITINJAU DARI ASPEK SEJARAH, PENGATURAN, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN QANUN
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Anggraini, Jum, 2011, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011.
A. Rani, Faisal, 2009, Kedudukan Qanun Dalam Sistem Perundang-Undangan, Makalah yang disampaikan pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis, 3 Desember 2009, di Banda Aceh.
Busrizalti, H.M, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta.
Mahfud MD, Moch., 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Hasjmy Ali, 1977, 59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu, Bintang Bulan, Jakarta.
Hoesein Djajadiningrat, Raden, 1984, Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh yang Terdapat dalam Karya Melayu, Departemen Pendidikan dan kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, Jakarta.
Indrati S, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Aceh-Indonesia I, Jakarta.
Said, Mohammad, 1981, Aceh Sepanjang Abad, Percetakan dan Penerbitan Waspada, Medan.
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.317
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This journal is also a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.Â
Â
All publications by Jurnal Ilmiah Advokasi [p-ISSN: 2337-7216] [E-ISSN: 2620-6625] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY - NC - SA 4.0)
Â