PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Buku :
Azhary, M. Tahir,. 1992. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta : Bulan Bintang.
Fahmi, A. Muin,. 2006. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta : UII Press.
Fauzan, Muhammad. 2010. “Hukum Pemerintahan Daerah†Edisi revisi. Purwokerto: STAIN Press.
Gunadi Widodo, Ismu dan Triwulan T , Titik,. 2014. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia I. Jakarta: Kencana.
H.R., Ridwan. 2011. “Hukum Administrasi Negara†Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
___________,. 2003. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press.
Ibrahim, Johny. 2008. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.
Indroharto. 1993. “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara†Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
M.Hadjon , Philiphus, dkk,. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
Mahmud, Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Marbun, SF,. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : UII Press.
Neno Victor Vayed,. 2006. Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolud Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung : Citra Aditya Bakti
Setiadi, Wicipto. 2001. “Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara†Suatu Perbandingan. Jakarta: Rajawali Pers.
Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Volly, Willy D.S. 2014. Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Wiyono, R., 2010. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara†Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 8)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125)
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v3i2.361
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This journal is also a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.Â
Â
All publications by Jurnal Ilmiah Advokasi [p-ISSN: 2337-7216] [E-ISSN: 2620-6625] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY - NC - SA 4.0)
Â