Email this article 
DINAMIKA HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
Abstract
The aim of this research is to answer two main points of discussion, namely: first, related to the construction of the meaning of the offense of defamation. Second, the development of regulations for defamation offenses. This research uses a doctrinal approach. The sources of legal material for this research are the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 19 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which are then analyzed qualitatively. The construction of the meaning of the offense of defamation in the ITE Law focuses on post-amendment, Articles 27A and 27B provide a more detailed definition of defamation. The development of the regulation of defamation offenses in Indonesia shows legal adjustments to technological advances, starting from the Criminal Code which does not cover electronic media to the ITE Law which regulates pollution via digital media. Defamation is regulated in the new Criminal Code in Articles 344 to Article 346 of the new Criminal Code. Existing developments, both the revision of the 2008 to 2024 ITE Law and the new Criminal Code, show a more specific definition and protection of freedom of expression, balancing the protection of individual reputations with the ever-evolving digital reality.
Keywords: Dynamics, Defamation, Electronic MediaFull Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Adji, Oemar Seno, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta,1990.
Chazawi, Adami, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Banyumedia Publishing, Malang, 2013.
Huda, Chairul, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
Kanter. R. Sianturi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
Peraturan Perundangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45.
Journal
Akbar, Fadly Mulyana. et al. (2024). "Tinjauan Yuridis Tentang Konstruksi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Mengenai Pasal-Pasal Karet terhadap Pengaruh Impunitas Hukum." Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat 2 (1).
Alviolita, Fifink Praiseda. (2023). "Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif." Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 3 (2).
Awawangi, Reydi Vridell. (2015). "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Lex Crimen 3 (4).
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6373
Refbacks
- There are currently no refbacks.
<
