Email this article 
KEDUDUKAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN) DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BALIKPAPAN
Abstract
The Permit to Open State Land (Izin Membuka Tanah Negara – IMTN) is an administrative instrument used by the Balikpapan City Government as a preliminary requirement for controlling state land prior to the formal registration of land rights. In practice, IMTN is often perceived by the public as a form of land ownership, which has led to legal ambiguity regarding the division of authority between local governments and the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional – BPN). This study aims to analyze the legal status of IMTN within the national land registration system and to examine its implications for legal certainty of land rights in Balikpapan City. The research employs a socio-legal approach combining normative juridical and empirical methods, through an analysis of relevant legislation and interviews with sub-district officials and the Balikpapan City Land Office. The findings indicate that IMTN does not constitute a legal basis for land ownership, but rather serves as an administrative permit functioning as preliminary evidence of physical control over state land. Consequently, IMTN cannot substitute for a land title certificate issued by BPN. The dual perception of IMTN has the potential to create legal uncertainty and overlapping authority between local governments and land administration institutions. This study recommends regulatory harmonization and strengthened institutional coordination to ensure legal certainty in land registration.
Keywords: Permit to Open State Land (IMTN); Land Registration; Legal Certainty; Local Government; BalikpapanFull Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Asikin, Amiruddin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Aminuddin Sale, dkk. Hukum Agraria. Jakarta: AS Publishing, 2010.
Bakrie, Muhammad. Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria. Malang: UB Press, 2011.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi revisi, cetakan ke-8. Jakarta: Djambatan, 2003.
Peraturan Perundangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomr 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara
Jurnal
Adinda Putri Jade, Diah Nadia Putri, dan Sholahuddin Al-Fatih. “Perizinan Membuka Tanah Negara di Kota Balikpapan.” Jurnal Penelitian Hukum 29, no. 2 (2020).
Apriania, Desi, dan Arifin Bur. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia.” Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2021).
Ardiansyah, Ardiansyah. “Izin Membuka Tanah Negara sebagai Solusi Penyelesaian Permasalahan Kasus Pertanahan.” Journal De Facto 10, no. 1 (2023): 31–44. https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i1.153
Kesuma, Heruressandy Setia. “Kepastian Hukum terhadap Penguasaan Tanah Negara Berdasarkan Izin Membuka Tanah Negara.” Jurnal De Facto 8, no. 1 (2021).
Permatasari, Ifah Annisa. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara).” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).
Rahmatika, Nur Auliya, Indah Dwi Qurbani, dan Dewi Cahyandari. “Pengaturan dan Penerapan Surat Izin Membuka Tanah Negara sebagai Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kota Balikpapan.” Jurnal Wakat 3, no. 2 (2023).
Rahmatika, Nur Auliya, dan Firly Amalia Rafi Ridha. “Eksistensi Izin Membuka Tanah Negara dalam Penataan Ruang Kota Balikpapan.” Padjadjaran Law Review 12, no. 2 (Desember 2024): 133–144. https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1792
Suhadi, Mulyati. “Analisis Hukum Surat Keterangan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara.” Jurnal De Facto 7, no. 2 (2021)
Website
Info Publik, Balikpapan Perkenalkan Sistem Informasi Manajemen IMTN,
https://www.infopublik.id/read/213268/balikpapan-perkenalkan-sistem-informasi-manajemen-imtn.html
Aplikasi Informasi Manajemen IMTN (SIMANTAN), IMTN Mobile, http://imtn.balikpapan.go.id/mobile/
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.6600
Refbacks
- There are currently no refbacks.
<
