Email this article 
ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN AKTA ELEKTRONIK OLEH PPAT DALAM PERSPEKTIF PP 18/2021: PELUANG, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
Abstract
Article 86 of Government Regulation (PP) No. 18 of 2021 opens opportunities for the making of electronic deeds by Land Deed Officials (PPAT), yet it raises juridical issues due to the use of the term “may,” which creates uncertainty regarding which types of deeds are permitted and what format of electronic deeds is legally valid. On the one hand, this regulation represents progress toward the digitalization of land services and has the potential to improve public service efficiency. On the other hand, the absence of specific provisions governing electronic face-to-face procedures, deed reading mechanisms, and system security standards presents serious challenges to implementation. This study employs a doctrinal juridical method by examining relevant regulations, including PP 18/2021, PP 71/2019, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation (Permen ATR/BPN) No. 20/2021, and Permen ATR/BPN No. 3/2019, supported by interviews with PPAT. The findings indicate that the implementation of electronic deeds by PPAT will inevitably take place sooner or later; however, the current lack of regulatory clarity has the potential to hinder legal certainty. Therefore, the establishment of specific regulations governing technical procedures, electronic system standards, and legal protection is crucial to ensure that the implementation of electronic deeds not only provides efficiency opportunities but also guarantees legal certainty for all parties.
Keywords: Electronic Deeds, PPAT, Legal Certainty, PP 18/2021
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2008.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005.
Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik
Jurnal
Amrin, Reza Nur. “Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi (The Urgency of Settlement of Land Cases Through Electronic Mediation In The Disruption Era).” Jurnal Pertanahan 13 (1). 2023.
Byamugisha. “Experience and Development Impacts of Securing Land Rights At Scale In Developing Countries: Case Studies of China and Vietnam.” Land 10 (2). 2020.
Erfa, Riswan. “Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy).” Jurnal Pertanahan 10 (1). 2020.
Harahap, Mariana Derlan Masia, Ferdinand, dan Luluk Tri Harinie. “Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Guna Perbaikan Kinerja Layanan di Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya.” Edunomics Journal 4 (2). 2023.
Intansari, Oktaviantin dan Edith Ratna M.S. “Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik.” Notarius 16 (2). 2023.
Kamal, Mohammad Rizqi Safirul. “Kebijakan Pembuatan Akta PPAT Secara Elektronik : Pemenuhan Syarat Otentik, Implementasi, dan Alternatif Kebijakan.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.
Nurul Farahzita dan Fransiscus Xaverius Arsin. “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik.” Jurnal Ilmu Hukum The Juris 6 (1). 2022.
Randy, Kurnia Rheza Randy. “Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.” Jurnal Ilmu Kenotariatan 4 (2).
Rini, Sulistiyo & Arpangi. “Peranan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Perumahan.” Jurnal Ilmiah Sultan Agung.
Saraswati, Made Putri, I Made Arya Utama, dan Ida Bagus Agung Putra Santika. “Kedudukan Hukum Akta PPAT Setelah Terbitnya Sertipikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah.” Acta Comitas : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1. 2018.
Silviana, Ana. “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia.” Administrative Law & Governance Journal 4 (1). 2021.
Tetama, Androvaga Renandra. “Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” Tunas Agraria 6 (1). 2023.
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6607
Refbacks
- There are currently no refbacks.
<
