KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN AJB BUMIPUTERA 1912: PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Abstract
Insurance functions as a risk management instrument that provides legal protection and certainty of rights for policyholders. However, in practice, the implementation of the Financial Recovery Plan (Rencana Penyehatan Keuangan/RPK) at AJB Bumiputera 1912 raises significant legal issues concerning the fulfillment of policyholders’ rights, particularly through the Policy Benefit Reduction (Penurunan Nilai Manfaat/PNM) scheme, which potentially disadvantages policyholders.
This study aims to analyze the legal certainty of policyholders within the implementation of the RPK and to examine the available forms of legal protection. The research employs a normative juridical (doctrinal) method using statutory and conceptual approaches, supported by theories of legal certainty, insurance contracts, and risk transfer. The findings indicate that the implementation of the RPK has not provided adequate legal certainty for policyholders, as reflected in the suboptimal realization of the company’s financial obligations and the gap between projected and actual debt settlement outcomes. Furthermore, the application of the PNM scheme has created legal complications, particularly for policyholders who reject the scheme, resulting in the loss of membership status and limited participation in governance mechanisms, such as the election of the Policyholders’ Representative Body (BPA). This study highlights the existence of significant legal protection gaps for policyholders, emphasizing the need for stronger regulatory frameworks, more effective supervision, and dispute resolution mechanisms that ensure fairness and legal certainty within the insurance sector.
Keywords: Legal Certainty, Policyholders, Mutual Insurance, Financial Recovery Plan
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima 2011.
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta 1992.
A. Abbas Salim, Dasar Dasar Asuransi. Tarsito, Bandung, 1985.
Allan J. Stitt, Mediation: A Practical Guide, (London: Routedge Cavendish, 2004),”.
Adi Nugroho Susanti, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016.
Peraturan Perundangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912
Jurnal
Ilyas, Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional, Jurnal Ilmu Hukum, Volume XIV, Nomor 16, 2014
Shamara Qanita, Sri Maharani Mardiananingrum TVM, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan, Vol. 9 No. 11, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, Hal. 819-827
Nugroho, Aditya Aryo. Klaim Asuransi sebagai Dasar Adanya Utang dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi. Jurnal Privat Law. Vol. VII
Sari, RA Diah Irianti Permana. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara ex gratia ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Palrev journal of law. Volume 2 Issue 1. hlm 49. Pamulang. Agustus 2019.
Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016
Ilyas, Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional, Jurnal Ilmu Hukum, Volume XIV, Nomor 16, 2014,
Shamara Qanita, Sri Maharani Mardiananingrum TVM, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan, Vol. 9 No. 11, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, Hal. 819-827
Nugroho, Aditya Aryo. Klaim Asuransi sebagai Dasar Adanya Utang dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi. Jurnal Privat Law. Vol. VII
Sari, RA Diah Irianti Permana. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara ex gratia ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Palrev journal of law. Volume 2 Issue 1. hlm 49. Pamulang. Agustus 2019.
Website
Siaran Pers Bumiputera, Jakarta, 18 Februari 2023, Penjelasan Bumiputera tentang Pembayaran Polis Tertunda
Tri Dirgantara, Nasabah AJB Bumiputera Tolak Skema Penurunan Nilai Manfaat , https://www.financialreview.id/korporasi/6347917102/nasabah-ajb-bumiputera-tolak-skema-pengurangan-nilai-manfaat, diakses pada tanggal 1 September 2023
Diding S Anwar, Penurunan Nilai Manfaat AJB Bumiputera 1912, Sudahkah Berpedoman Aturan dan Berpihak Demi Rakyat?, https://keuanganonline.id/analisis/opini/penurunan-nilai-manfaat-ajb-bumiputera-1912-sudahkah-berpedoman-aturan-dan-berpihak-demi-rakyat/, diakses tanggal 2 September 2024
Mentari Puspadini, Kasus Asuransi Gagal Bayar Ini Nodai Republik Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis, diakses tanggal 2 Juli 2024
DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v14i1.7092
Refbacks
- There are currently no refbacks.
<










