The regulation of partial roya in Indonesian legislation reveals a norm conflict between Article 2 paragraph (2) of the Mortgage Law (UUHT), which requires the inclusion of a partial roya agreement in the Deed of Granting Mortgage (APHT), and Article 124 paragraph (2) of the Minister of Agraria/Head of BPN Regulation No. 3 of 1997, which allows partial roya to be carried out without prior agreement in the APHT. This study aims to analyze the regulation of partial roya for apartment units and the form of legal protection for buyers. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing the theory of legal hierarchy and the theory of legal protection. The results show that to resolve this norm conflict, the principle of lex superiori derogat legi inferiori is applied, meaning that the higher-ranking provision in the Mortgage Law must prevail. The implementation of partial roya must be agreed upon in advance in the APHT. Legal protection for apartment unit buyers is obtained by including a partial roya clause in the APHT, so that after full payment, the mortgage on the unit can be partially discharged.

Buku

Harsono, Boedi. 2000. Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah). Cetakan ke-14. Jakarta: PT Djambatan.

Kashadi. 2000. Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan). Bandung: Penerbit Alumni.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan). Cetakan ke-1. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Jurnal

Adjie, Habib dan Lutfi Walidani. 2018. "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)." Jurnal Penelitian UMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) 8(2): 119-135.

Ginting, Dean Cakra Buana. 2020. "Roya Parsial Sebagai Perlindungan Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun." Jurnal RechtVinding Media Pembinaan Hukum Nasional (Edisi Juli): 2.

Irfani, Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia 16(3): 311.

Skripsi/Tesis

Permata, Rinaldi Dwi. 2018. Roya Hak Tanggungan yang Telah Dilunasi oleh Debitur dalam Hal Sertifikat Hak Tanggungan yang Dikuasai oleh Kreditur Hilang/Rusak. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Pramana, Bagus. 2011. Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah yang Diatasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumber Internet

Kelsen, Hans. 1991. "General Theory of Norms". Diterjemahkan oleh Michael Hartney. Oxford: Clarendon Press. Tersedia di https://media.neliti.com/media/publications/165040-ID-analisis-yuridis-peraturan-kepala-badan. Diakses 10 Januari 2024