Pajak merupakan kontribusi orang ke kas negara terhadap hukum (bisa dipaksakan) dengan tidak bisa menyeimbangkan pendapatan. Yang memiliki tujuan dan digunakan untuk pemukiman umum. Seperti kita ketahui bahwa pajak memiliki bagian dari peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat percapita untuk program jangka panjang. Dalam hal ini, penulis menganalisis bagian pajak daerah pembangunan ekonomi di Labuhanbatu. Alasan memilih pajak daerah sebagai variabel bebas karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Labuhanbatu. Perkiraan dari model regresi pembangunan ekonomi (PDRB) dengan pajak daerah sebagai variabel independen dengan menggunakan eviews 4.1 program, kita mengetahui bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Labuhanbatu.

Boediono, B, 2000. Perpajakan Indonesia,Diadit Media, Jakarta

Badan Pusat Statistik Labuhanbatu, Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Tahun 1991-2004

Badan Pusat Statistik Labuhanbatu, Indikator Sosial Labuhanbatu Tahun 2003

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Pendapatan Pajak Daerah Tahun 1991-

Jurnal Ecobisma Vol 1 No. 2 Jun 2014

Gujarati, D. 1978. Ekonometrika Dasar Terjemahan, Erlangga, Jakarta

Kristiadi, J.B.1985. Masalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prisma, Jakarta.

Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Andi Offset, Yogyakarta.

Mangkoesoebroto, G. 1993. Ekonomi Publik, Edisi Ke-3, BPFE, Yogyakarta.

Meir,g. M, dan Baldwin, 1985. Ekonomi Pembangunan Negara-Negara Berkembang.Teori

dan Kebijakan. Jakarta.

Saragih Juli, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siagian, M,1976. Pajak sebagai Sumber keuangan, IIP, Jakarta.

Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan keuangan Daerah, Airlangga University Press,

Surabaya.

Sidik Machfud, 2004. Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jendral Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.

Sujamto, 1993, Perspektif Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh, 1999, Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, P.T. Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22, Tahun 1999, tentang Pemerintahan, Daerah,

dalam Sepuluh Undang-undang 1999, C.V. eko Jaya, Jakarta.