FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN PAJAK DITINJAU DARI PERSEPSI WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BATAM)

Abstract

Salah satu potensi besar pajak daerah adalah sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), potensi tersebut seiring tingginya tingkat pembelian dan kepemilikan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dari tahun ketahun yang secara langsung meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak kendaraan bermotor. Jenis penilitian ini adalah penilitian kualitatif deskriptif. MenurutSekaran(2010:159) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan studi yang bertujuanuntuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari persfektif seseorang, organisasiatau lainnya. Penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang akanmendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pernyataanterhadap keberadaan variabel mandiri. Kategori informan penelitian ini adalah: adalahwajib pajak kendaraan bermotor yang berkedudukan di Batam dengan kategorikategorisebagai berikut: memiliki kendaraan bermotor atas nama sendiri dan terdaftar sebagaiWP-KB di Samsat Batam, memiliki penghasilan tetapdan telah melakukan pembayaranpajak tahun 2017. Hasil penelitian bahwa, faktor yang dominan membentuk kepatuhan WP-KB di Batam kewajiban sebesar 62%, disusul sadar pajak 31%, kualitas pelayanan 3% dan sanksi denda 2%. Hasil hitung frekwensi dapat disimpulkan bahwa, faktor kewajiban sebagai warga negara merupakan alasan yang paling kuat bagi WP-KB untuk melakukan pembayaran PKB di Batam. Kepatuhan pembayaran pajak-KB dalam persepsi WP-KB di Batam adalah: (a) adanya rasa keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah Batam, sehingga WP-KB di Batam merasakan pembayaran PKB karena kewajiban dan ketaatan sebagai warga negara; (b) tekanan kegiatan razia gabungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam dengan Direktorat Lalu Lintas Polres Barelang Batam, menimbulkan rasa keterpaksaan untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Batam; (c) konsistensi sumberdaya aparatur yang baik dan penerapan sistem informasi PKB atas perhitungan tarif dan PKB memberikan kontribusi kepatuhan pajak-KB; (d) fasilitas yang prima, pelayanan yang mudah dan tempat pelayanan yang mudah dijangkau berkontribusi mendorong kepatuhan pajak-KB di Batam.